FaktaMalut|| Untuk isu sosial, ia menekankan pentingnya Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat. Provinsi Maluku Utara telah membuat dokumen blueprint sebagai rambu atau petunjuk dalam penyusunan rencana induk tersebut.
Ia menilai, persoalan sosial terutama di wilayah lingkar tambang masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut ironi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, sebagai daerah penghasil pertambangan, tetapi masyarakatnya masih sulit menjangkau akses pemerataan pembangunan.
“Saya kira teman-teman KTT dan PJO bisa menjadi pionir untuk itu, dan kita semua yang hadir di ruangan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk senantiasa terus memperjuangkan apa yang disebut dengan pembangunan pertambangan berkelanjutan,” katanya.
Abdul Karim juga menekankan bahwa pertambangan Indonesia ke depan bukan hanya menjadi kiblat pertambangan nasional, tetapi juga kiblat pertambangan dunia. Dari sini masa depan dunia ditentukan, dari sini hilirisasi dimulai, dan dari sini transisi energi akan diperankan.
Karena itu, ia meminta agar tata cara pertambangan yang baik diperkuat kembali melalui penerapan good mining practices dan operasional yang baik dengan cara yang efisien.Ia berharap peserta forum tidak menjadi pendengar pasif. Sepulang dari FGD ini, peserta diharapkan bisa membawa hal-hal yang bisa diterapkan di tempat mereka bekerja dan berkarya. (*)
























