Bagian Umum Pemkab Haltim Anggarkan Dana 7 Miliar Untuk Biaya Media Dan Diduga Fiktif.

 

 

Kantor Bupati Haltim

Haltim- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Maluku Utara (Malut), saat ini berada ditengah efesiensi anggaran yang sungguh luar biasa, namun nyatanya di Bagian Umum Administrasi dan Protokoler telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 7.775.840.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan untuk belanja langganan jurnal, surat kabar, majalah, serta kerjasama media online.

Dalam rincian yang telah ditelusuri Faktamalut.com baru-baru ini, terdapat sejumlah item tampak memiliki nilai yang tidak proporsional dengan kondisi keuangan daerah yang sedang melakukan efisiensi. Bahkan, alokasi anggaran ini tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh, nominal anggaran yang dialokasikan tersebut bervariasi, mulai dari Rp. 75.000.000, hingga ratusan juta rupiah per itemnya. bahkan, salah satu item dalam daftar anggaran tersebut nominalnya sangat fantastis yakni sebesar Rp 2,5 miliar.

Di sisi lain, angka Rp 2,5 miliar untuk satu item pengeluaran media terkesan janggal dan berpotensi menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran sehingga diperlukan rincian mengenai peruntukan anggaran tersebut.

Selain itu, informasi yang dihimpun media ini, terdapat beberapa media yang dianggap sebagai media siluman. Hal ini dikarenakan hanya enam hingga delapan media lokal yang menjalin kerjasama antara Pemerintah Haltim dengan perusahaan media pemberitaan.

Sehingga dengan alokasi aggaran sebesar itu patut dipertanyakan urgensinya, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang memerlukan efisiensi dalam belanja publik.

Sementara itu, Bagian Umum Administrasi dan Protokoler Pemkab Haltim belum memberikan pernyataan resmi terkait anggaran tesebut.

Intinya, Pemkab Halmahera Timur mengalokasikan Rp 7,7 miliar dari APBD untuk langganan jurnal, surat kabar, majalah, dan kerja sama media online, yang dinilai lalai dalam efeseinsi anggaran.

Anggaran besar ini tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan Pemerintah. (RB)