TOBELO-FaktaMalut | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, Rabu (24/05) besok, bakal mengundang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut, Mahmud Lasidji.
Undangan tersebut terkait dengan kepastian realisasi hak-hak Aparatur Sipil Negera (ASN) dan hak Perangkat Desa, yang hingga saat ini belum terbayar.
Pertemuan tersebut akan di gelar di ruang rapat komisi II DPRD Halut, yang akan di hadiri oleh pimpinan dan anggota komisi II DPRD Halut bersama Kepala BKAD Halut.
Selain pembahasan hak-hak PNS dan Perangkat Desa dalam pertemuan itu juga akan di bahas hutang Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmhera Utara tahun 2022 ke tahun 2023.
Sekedar di ketahui hak-hak PNS yang belum terbayar diantaranya Tunjangan Hari Raya (THR), TPP dan lain-lain, sementara hak perangkat Desa berupa Siltap. (Nal)
