HALSEL, Fakta Malut – Tidak terlaksananya Musyawarah Desa (Musdes) sepanjang tahun anggaran 2026 di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuai sorotan dari tokoh muda Makayoa.
Adi Hi. Adam saat temui awak media pada selasa (10/11/2026), menilai bahwa tidak adanya Musdes sepanjang tahun anggaran 2026 merupakan persoalan serius yang patut mendapat perhatian pemerintah daerah. Sebab, Musdes bukan sekadar agenda tahunan atau formalitas pemerintahan, melainkan forum penting untuk menentukan arah pembangunan desa, merancang dan menetapkan RKPDes, mengidentifikasi program prioritas, serta membahas APBDes secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, ketika Musdes tidak dilaksanakan, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana pemerintah desa menentukan prioritas pembangunan dan memastikan penggunaan Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat.
Kalau Musdes tidak dilaksanakan selama satu tahun anggaran, lalu bagaimana pemerintah desa menentukan arah pembangunan? Bagaimana program prioritas ditetapkan dan bagaimana masyarakat bisa mengetahui peruntukan anggaran desa? Apakah seluruh program pembangunan harus diselesaikan hanya dalam waktu satu bulan menjelang akhir tahun?” sorot Adi Hi. Adam.
Ia juga mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab apabila agenda perencanaan dan pengawasan pembangunan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Apakah tahun anggaran 2026 tidak berlaku khusus untuk Desa Guruapin? Kalau kondisi ini dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang akhirnya menjadi korban? Tentu masyarakat yang akan menanggung dampaknya,” tegasnya.
Adi Hi. Adam mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan agar tidak menganggap enteng persoalan yang terjadi di Desa Guruapin. Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sebatas urusan administratif, tetapi telah menyentuh persoalan sosial, etika pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa.
Ia turut menyoroti peran BPD dan pemerintah desa yang dinilai belum mengedepankan pendekatan adat dan kearifan lokal dalam menyelesaikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Selain itu, Kecamatan Kayoa diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan dan fasilitasi penyelesaian persoalan desa. Namun, Adi menilai penyelesaian yang selama ini berlangsung belum memberikan kepastian dan solusi yang diharapkan masyarakat.
Karena itu, ia mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halsel bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Guruapin, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran.
“Jangan biarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Pemerintah daerah harus hadir, melakukan evaluasi, memastikan hak masyarakat terlindungi, dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Desa maupun regulasi lainnya,” tutup Adi Hi. Adam.
Hingga berita ini dipublish, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Guruapin, Ketua BPD Guruapin, Camat Kayoa, Dinas PMD, serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.*(J/Red).
