TERNATE – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Maluku Utara menggelar dialog publik bertajuk “Maluku Utara di Mata Negara: Kaya Sumber Daya Alam, Menanti Keadilan.” Kegiatan tersebut berlangsung di Kafe Benteng Oranje, Kota Ternate senin (26/10/2026), dengan membahas persoalan ketimpangan sosial, kelayakan upah buruh, serta kesejahteraan masyarakat di tengah kekayaan sumber daya alam Maluku Utara.
Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Mukhtar Adam, S.E., M.M., selaku dosen ekonomi; Nazjlatan Ukhra Kasuba, B.Hs., M.Si., Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara; serta Upiawan Umar, aktivis buruh.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam dialog tersebut adalah meningkatnya biaya kebutuhan hidup yang dinilai belum sebanding dengan pendapatan pekerja, khususnya buruh di sektor industri ekstraktif, termasuk di kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Upah buruh dinilai belum Memenuhi kebutuhan hidup layak.
Aktivis buruh Upiawan Umar memaparkan bahwa berdasarkan survei komponen hidup layak yang dilakukan teman-teman serikat buruh di IWIP, terdapat 64 komoditas yang diteliti dan dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yakni makanan dan minuman, sandang, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan rekreasi.
Dari hasil survei tersebut, kebutuhan hidup layak diperkirakan mencapai Rp5.857.000 per bulan. Angka tersebut, menurut pemaparan dalam dialog, belum mencakup biaya rokok, tabungan, serta pengiriman uang kepada orang tua dan adik-adik di kampung halaman.
Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara yang disebutkan dalam pemaparan tersebut sebesar Rp3.510.240 per bulan. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2.346.760 antara angka kebutuhan hidup layak hasil survei dan besaran UMP.
Menurut Upiawan, kondisi tersebut menjadi persoalan bagi buruh karena mereka harus berupaya menutupi kekurangan biaya hidup di tengah tuntutan pekerjaan dan jam kerja yang panjang.
Selain persoalan upah, Upiawan Umar juga menyoroti kondisi keselamatan dan kesehatan pekerja di kawasan industri Teluk Weda.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya pihaknya menerbitkan laporan berjudul “Tiga Wajah Kematian Mendadak Pekerja yang Ada di Teluk Weda.” Laporan tersebut, menurut Upiawan, mengangkat tiga persoalan, yaitu tingginya angka kecelakaan kerja, kasus bunuh diri, serta kematian mendadak disebabkan gagal jantung.
Upiawan juga menyinggung persoalan jam kerja panjang yang menjadi perhatian dalam pembahasan kesehatan pekerja. Ia menyebutkan bahwa banyak penelitian yang membuktikan akibat dari gagal jantung disebabkan oleh jam kerja yang cukup panjang.
Persoalan tersebut menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap keselamatan kerja, kesehatan pekerja, serta perlunya kajian yang mendalam untuk memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kematian mendadak di lingkungan industri.
Buruh keluhkan beban pajak dan berharap upah diperhatikan .
Dialog publik tersebut turut dihadiri sejumlah peserta dari kalangan buruh. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai keluhan mengenai kondisi kerja dan kebutuhan hidup, sekaligus berharap PT IWIP dapat memberikan perhatian lebih terhadap kelayakan upah pekerja ke depan.
Selain persoalan upah, para buruh juga menyampaikan keberatan terhadap beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pengurangan beban pajak tersebut apabila penghapusan tidak memungkinkan.
Aspirasi tersebut mencerminkan harapan para pekerja agar kebijakan pengupahan dan perpajakan turut mempertimbangkan kondisi ekonomi buruh, terutama ketika biaya kebutuhan hidup terus meningkat.
Dr. Mukhtar Adam soroti Nasib Masyarakat pulau-pulau kecil di Maluku Utara.
berdasarkan data yang dipaparkan Dr. Mukhtar Adam, terdapat 69 pulau berpenghuni di Provinsi Maluku Utara. Ia menyoroti perlunya kebijakan yang memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan kesempatan ekonomi.
Dalam pemaparannya, Mukhtar menyampaikan gagasan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan program transmigrasi lokal menuju Sofifi, khususnya bagi generasi usia produktif dari pulau-pulau kecil.
Menurut gagasan tersebut, kebijakan itu diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berperan lebih besar dalam pembangunan ibu kota Provinsi Maluku Utara, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Ia juga berharap Sofifi dapat berkembang menjadi kota yang merepresentasikan keberagaman masyarakat Maluku Utara, yang dikenal dengan identitas Moloku Kie Raha.
Mukhtar menilai, perhatian terhadap masyarakat pulau-pulau kecil perlu diwujudkan melalui kebijakan yang konkret. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto karena menilai upaya melalui pemerintah daerah dan DPRD belum memberikan jawaban yang diharapkan terhadap persoalan tersebut.
Dialog publik yang diselenggarakan PKC PMII Maluku Utara ini menempatkan persoalan keadilan sosial sebagai isu utama, mulai dari kelayakan upah buruh, keselamatan kerja, beban pajak, hingga pemerataan pembangunan bagi masyarakat pulau-pulau kecil.
Berbagai persoalan yang disampaikan dalam forum tersebut memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui dialog ini, para peserta berharap pemerintah, DPRD, dan pihak perusahaan dapat memberikan perhatian terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan, sehingga kekayaan sumber daya alam Maluku Utara tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
(Laskar Alting)
