HALTENG, FaktaMalut.com – Kepala Bagian Hukum Setda Halmahera Tengah, Husen Umagapi, memainkan peran sentral dalam memastikan legalitas kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Ia hadir langsung mendampingi Bupati dalam prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait layanan jasa Suretyship yang digelar di Gedung Kantor Jamkrindo, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Kehadiran Kabag Hukum dalam agenda ini bukan sekadar pendampingan seremonial, melainkan bagian dari fungsi pengawasan terhadap aspek hukum dalam setiap kerja sama yang dijalin pemerintah daerah. Penandatanganan ini menjadi langkah krusial dalam memitigasi risiko hukum dan finansial bagi pelaksanaan program pembangunan di Halmahera Tengah.
Dalam keterangannya Husen Umagapi menekankan bahwa keterlibatan Bagian Hukum sejak tahap draf hingga penandatanganan bertujuan untuk memastikan hak-hak pemerintah daerah terlindungi secara hukum.
”Tugas kami di Bagian Hukum adalah memastikan bahwa setiap klausul dalam perjanjian Suretyship ini memberikan kepastian hukum bagi Pemkab. Dengan adanya jaminan dari Jamkrindo, kita memiliki payung hukum yang kuat jika terjadi wanprestasi dari pihak ketiga atau kontraktor pelaksana proyek pembangunan,” tegas Husen saat dikonfirmasi Jum’at (13/3).
Ia menambahkan, layanan Suretyship ini akan menjadi instrumen penting dalam menjamin kelancaran berbagai proyek strategis daerah agar berjalan sesuai dengan kontrak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, Husen Umagapi tampak bersinergi dengan pejabat daerah lainnya, di antaranya:
• Jamrud Hamid (Kabag Organisasi)
• Indra Ayu Arsyad (Kabag Umum)
• Serta perwakilan Bagian Humas dan Protokoler, Bambang Wedarto Harianto (Kabag Humas).
Kehadiran Husen di tengah jajaran Direksi Jamkrindo – termasuk Plt. Direktur Utama Abdul Bari dan Direktur Keuangan Alia Nur Fitri – menandakan bahwa aspek legalitas menjadi prioritas utama Bupati Halmahera Tengah dalam menjalin kemitraan strategis.
Bagi Husen, penandatanganan ini adalah awal dari pengawasan administratif yang lebih ketat. Ia berkomitmen agar Bagian Hukum terus memantau implementasi PKS ini di lapangan.
”Kami ingin memastikan bahwa setiap kontraktor yang bekerja sama dengan Pemkab memiliki jaminan yang kredibel. Ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan daerah,” tutupnya.
***(R²/Red)***
