HALTENG, FaktaMalut.com || Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2025–2030; (1/12).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati ini bertujuan memantapkan arah kebijakan investasi daerah agar lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan.
FGD dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Husain Ali, dan dihadiri oleh pimpinan OPD, pejabat eselon III, serta instansi vertikal penting seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng dan PT PLN Persero Weda.
Penyusunan dokumen RUPM ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya dan menggandeng Lembaga Konsultan Akuntansi Keuangan Manajemen Transparansi Unkhair. Tim Inti dari Unkhair, Dr. Irfan Zamzam, SE., M.S., Ak., CA dan Dr. Ir. Suryati Tjokro, M.Si., memimpin analisis teknokratis dan kerangka kebijakan investasi.
Dalam paparannya, Tim Unkhair menggarisbawahi pentingnya data yang akurat dan lengkap sebagai fondasi RUPM. Dokumen tersebut akan memuat gambaran umum perekonomian, analisis potensi wilayah, serta isu-isu strategis daerah, termasuk:
- Ketergantungan pada sektor pertambangan.
- Pemerataan infrastruktur investasi dan kesiapan tata ruang.
- Peluang besar pengembangan agroindustri, perikanan modern, dan pariwisata bahari.
Asisten I Husain Ali dalam sambutannya menegaskan bahwa RUPM adalah instrumen strategis untuk membangun tata kelola investasi yang profesional dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa RUPM harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka menengah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penyusunan RUPM bukan hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi memastikan Halmahera Tengah memiliki arah pembangunan investasi yang jelas, stabil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Husain Ali.
Ia juga berpesan kepada seluruh OPD untuk berkolaborasi dan menyiapkan data sektoral secara lengkap agar arah investasi yang dihasilkan tepat sasaran.
Senada dengan itu, Kepala DPMPTSP Halteng, Syamsul Bahri Ismail, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Kami berharap dinas-dinas terkait dapat melakukan sharing data bersama kami, agar bisa disandingkan dengan data yang sudah ada. RUPM ini hanya akan kuat apabila didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi,” tegasnya.
FGD berlangsung interaktif dengan masukan dari berbagai OPD terkait pemetaan potensi, kebutuhan infrastruktur, dinamika sektor non-tambang, dan tantangan regulasi.
RUPM Halteng 2025–2030 direncanakan memuat sejumlah agenda strategis, antara lain:
- Transformasi investasi berbasis nilai Fagogoru.
- Penguatan sektor non-tambang.
- Pengembangan kawasan industri hilir di Weda.
- Akselerasi agroindustri Patani Raya.
- Pengembangan infrastruktur logistik dan penguatan pariwisata bahari di Pulau Gebe.
Menutup kegiatan, Husain Ali kembali mengingatkan bahwa seluruh peserta FGD adalah aktor utama dalam memajukan daerah. “Visi kita adalah sejahtera, mandiri, dan maju. Maka seluruh kebijakan investasi harus diarahkan untuk mewujudkan tiga hal tersebut demi kemajuan Halmahera Tengah,” tutupnya, seraya meminta dukungan penuh dalam penyiapan data yang dibutuhkan tim konsultan.
Saat ini, Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP akan melanjutkan finalisasi dokumen, mengintegrasikan seluruh masukan teknis dan harmonisasi data, sebelum RUPM 2025–2030 ditetapkan sebagai pedoman resmi pembangunan investasi daerah.
***(Team/Red)***
