HALTIM – Faktamalut | Pengurus Besar (PB) Forum Maluku Utara (Formalut) dilingkup Jakarta Bogor Tangerang Bekasi (Jabodetabek) menggelar kegiatan diskusi publik dengan tema “Pemulihan Ekonomi Maluku Utara Pasca Covid 19″ di Aula Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2021, kemarin.
Yang terlibat sebagai narasumber dalam diskusi publik tersebut adalah, Kakanda Muhammad Syamsul Rizal, Iskandar Idrus sebagai DPRD Provinsi Maluku Utara, dan Muliansyah.
Dari hasil bacarita dan diskusi publik itu melahirkan satu pokok pikiran yang disampaikan oleh Adim Rajak generasi asal Halmahera Timur, mengatakan, Acuan ekonomi makro atas kehadiran investasi di sektor pertambangan menjadi salah satu penyanggah kenaikan ekonomi khususnya Maluku Utara, Kemudian untuk sektor lainnya seperti Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, Pertanian serta Pemberdayaan UMKM atau Local Wisdom harus diperhatikan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara, melalui kebijakan eksekutif dan legislatif untuk mendapatkan penanganan serius.
“Masterplan wilayah untuk daerah penopang komoditas unggulan tertentu harus ada political Action,” kata Adim, melalui rilisnya yang dikirim lewat chat via WassAp, pada Kamis (23/12/2021).
Dimpo sapaan Adim Rajak, menjelaskan setiap Kabupaten yang unggul dari segi pertanian dan sektor pariwisata, perikanan serta hasil pertanian harus didukung penanganan infrastruktur yang memadai, Sehingga akses ekonomi local bertahan secara sustainable dengan demikian Maluku Utara, tidak selalu mengharapkan sektor pertambangan tetapi harus menimbulkan efek domino pertumbuhan ekonomi, jika tidak maka ini menjadi satu ketimpangan buruk untuk Maluku Utara.
“Sesuai data badan pusat statistik Nasional yang dirilis 2021, kekuatan ekonomi macro di Maluku Utara, berada pada posisi 14 persen lebih, nomor urut kedua secara nasional tetapi di lihat secara riil infrastruktur seperti jalan masih butuh penanganan serius dan belum termasuk lnfrastruktur lainya, hal ini tentu pada akses ekonomi bisa menguat disaat virus covid 19 masih bercokol secara nasional,”ujarnya.
Lanjut Dimpo, Selain jalan dan pertanian, aspek kelautan perikanan, UMKM serta banyak sumber daya alam yang harusnya diseriusi untuk mendatangkan incame atau pendapatan secara baik ketika di manage, makanya untuk melandasi hal itu dalam melihat Maluku Utara hari ini, yang memiliki potensi sumber daya kekayaan alam selain non tambang yang seharusnya sebagai pendorong kemajuan utama lroduk domestik bruto, sebab ketika menengok postur APBD-P Propinsi Maluku Utara Tahun 2021 mencapai 2 Triliun lebih, bahkan diprediksi kedepan bisa lebih besar.
“Seharusnya digunakan untuk merangsang infrastruktur berbagai sektor yang pada giliranya menstimulus perputaran roda ekonomi Propinsi Maluku Utara,”cetus Dimpo
Lebih lanjut, Dirinya pun menguraikan, Disisi lain penanganan covid 19 sampai saat ini menjadi momok yang menghantui berbagai sektor masyarakat termasuk melumpuhkan sektor ekonomi nasional, yang sudah tentu menguras sumber anggaran daerah dalam penangannya, dengan begitu tanpa terkecuali Pemprov Maluku Utara harus merogoh kocek APBD maka recofusing anggaran menjadi otomatis tak terhindarkan untuk covid 19.
“Hal ini menjadi tanggungjawab bersama, untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara, harus focus menangani covid 19 secara baik, maka ekonomi akan semakin mengalami pertumbuhan yang signifikan,”pungkasnya.
Penulis: Riftan Badi
